Penggelapan adalah salah satu tindak pidana yang sering kita dengar, baik di media maupun dalam kasus sehari-hari. Banyak orang masih bingung membedakannya dengan penipuan atau pencurian. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara spesifik mengatur penggelapan dan memberikan konsekuensi hukum yang serius. Artikel
Read More
Dalam praktik hukum agraria, sering kali kita berpikir bahwa hak atas tanah bersifat mutlak. Kita percaya hak tersebut hanya bisa berakhir karena jangka waktu yang habis atau dicabut oleh negara. Namun, pada kenyataannya, hak atas tanah bisa hilang meskipun secara formal masih
Read More
Dalam kasus perceraian, perselisihan tentang hak asuh anak seringkali muncul. Meskipun undang-undang mengutamakan ibu untuk mengasuh anak di bawah 12 tahun, ada pengecualian, seperti ketika istri terbukti berselingkuh. Namun, perselingkuhan tidak serta-merta membuat hak asuh jatuh ke tangan ayah. Keputusan akhir hakim
Read More
Memahami Hak Asuh Anak di Indonesia Hak asuh anak, atau hadhanah, adalah hak dan kewajiban orang tua untuk merawat, mendidik, dan melindungi anak setelah perceraian. Namun, masalah hak asuh sering kali menjadi sengketa utama di pengadilan agama dan negeri. Dasar Hukum Hak
Read More
Memahami Layanan e-Court e-Court adalah layanan elektronik yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat, advokat, dan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Layanan ini mencakup pendaftaran perkara, pembayaran biaya, pemanggilan sidang, dan persidangan secara elektronik atau yang
Read More
Pendahuluan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ketentuan pidana yang sangat ketat bagi siapa saja yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Dua pasal yang sering digunakan dalam persidangan adalah Pasal 112 dan Pasal 114. Meski sama-sama mengatur tentang narkotika,
Read More
Mengenal Lebih Dekat Surat Hijau di Surabaya Surat Hijau atau yang lebih dikenal sebagai Surat Ijo adalah Izin Pemakaian Tanah (IPT) yang diberikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Surat ini memungkinkan warga untuk menempati tanah yang merupakan aset Pemkot atau berada di
Read More
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI): Pilar Penyelesaian Sengketa Komersial di Indonesia 1. Latar Belakang & Sejarah Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) membentuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) melalui SK No. SKEP/152/DPH/1977 pada 30 November 1977. Tujuan pendiriannya jelas, yaitu menyediakan mekanisme
Read More
Solusi Sengketa yang Lebih Cepat dan Ramah: Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Banyak orang mengira satu-satunya cara menyelesaikan sengketa adalah lewat pengadilan, padahal ada metode yang jauh lebih cepat, murah, dan efektif untuk menjaga hubungan baik, yaitu Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative
Read More
Mengenal dan Mengamankan Tanah Petok D Istilah Petok D sering muncul dalam jual beli tanah, terutama di pedesaan. Petok D adalah dokumen pajak bumi yang digunakan sebelum sistem pendaftaran tanah modern. Banyak orang masih memegang Petok D sebagai bukti kepemilikan tanah. Padahal,
Read More
